Bayangkan saja, ada seseorang yang "diampuni" oleh orang paling berkuasa di negaranya, tapi anehnya, orang itu masih mendekam di penjara. Kedengarannya seperti plot film komedi gelap, bukan? Tapi, ini bukan film fiksi, melainkan kisah nyata Tina Peters, mantan petugas pemilihan umum dari Mesa County, Colorado, yang kini menjadi simbol kontroversi di Amerika Serikat. Kasusnya jadi sorotan karena mantan Presiden Donald Trump sendiri yang secara terang-terangan ikut campur, bahkan sampai "mengampuni" Peters, padahal secara hukum, Trump tak punya wewenang untuk itu. Tina Peters masih di penjara, dan di sinilah cerita ini jadi makin menarik sekaligus bikin geleng-geleng kepala.
Sejak dulu, pemerintahan Donald Trump memang punya reputasi suka "melanggar aturan main," atau setidaknya, mencoba. Dari urusan imigran yang "hilang," penembakan warga sipil oleh aparat, pengerahan Garda Nasional, sampai ancaman untuk mengambil alih Greenland – rasanya tidak ada batasan untuk kekuasaan yang ia bayangkan. Tapi, di tengah semua manuver berani itu, ada satu kasus yang sejauh ini belum bisa ia tekuk sesuai keinginannya: kasus Tina Peters. Ini adalah kisah tentang batas-batas kekuasaan, tekanan politik yang ekstrem, dan perjuangan untuk menjaga integritas demokrasi di tengah badai teori konspirasi.
Siapa Sih Tina Peters Ini, dan Kenapa Dia Penting?
Jadi, siapa sebenarnya Tina Peters ini? Dia dulunya adalah seorang juru tulis pemilihan umum di Mesa County, Colorado. Jabatan yang kedengarannya biasa saja, ya? Tapi Peters mendadak jadi "pahlawan" di kalangan komunitas penyangkal hasil pemilu 2020, sebuah gerakan yang meyakini bahwa pemilu tersebut dicurangi dari Donald Trump, tanpa bukti yang kuat tentunya.
Awal mula masalahnya adalah di bulan Mei 2021. Peters melakukan sesuatu yang cukup nekat. Dia menggunakan kredensial orang lain, alias meminjam identitas, untuk memfasilitasi seorang rekannya agar bisa mengawasi pembaruan perangkat lunak sistem manajemen pemilu di Mesa County. Intinya, dia memberikan akses tidak sah ke peralatan pemilu yang seharusnya dijaga ketat. Kenapa dia melakukan itu? Tujuan Peters jelas: untuk mencari "bukti" bahwa pemilu presiden 2020 memang dicuri dari Trump.
Rekan yang dimaksud adalah Conan Hayes, seorang mantan peselancar profesional yang kemudian bekerja untuk Mike Lindell, si "penjual bantal" yang kini jadi salah satu penganut teori konspirasi pemilu terkemuka. Data yang diambil dari Mesa County ini kemudian diterbitkan oleh promotor QAnon Ron Watkins dan juga muncul di situs konspirasi Gateway Pundit. Komunitas penyangkal pemilu langsung heboh, mengklaim ini sebagai bukti tambahan bahwa pemilu AS telah dicurangi. Padahal, harus diingat, klaim kecurangan besar-besaran di tahun 2020 tidak pernah terbukti, dan bahkan pejabat Trump sendiri menyebutnya sebagai pemilu paling aman dalam sejarah. Conan Hayes sendiri tidak pernah didakwa atas kejahatan ini, tapi Peters, ya, lain cerita.
Petualangan Konspirasi yang Berakhir di Penjara
Jalan cerita hukum Tina Peters ini juga berliku. Dia secara resmi didakwa pada Maret 2022, saat ia sedang sibuk berkampanye untuk menjadi Menteri Luar Negeri Colorado. Ironisnya, di bulan Juni 2022, Peters kalah dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik, dan tentu saja, dia langsung mempertanyakan keabsahan hasil tersebut. Penghitungan ulang hanya menambah 13 suara untuknya, tapi dia tetap kalah lebih dari 88.000 suara. Ya, begitulah.
Pada Agustus 2024, Peters dinyatakan bersalah atas tujuh dari sepuluh dakwaan yang dihadapinya, termasuk empat kejahatan berat (felony). Dalam sidang vonisnya di Oktober 2024, hakim distrik Matthew Barrett tidak basa-basi. Dia bilang, "Anda bukan pahlawan. Anda adalah penipu yang menggunakan dan masih menggunakan posisi Anda sebelumnya di kantor untuk menjual minyak ular yang telah terbukti sampah berkali-kali." Peters dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara dan baru bisa mendapatkan pembebasan bersyarat pada September 2028. Sejak itu, dia mendekam di Lembaga Pemasyarakatan La Vista untuk wanita di Pueblo, sebuah fasilitas keamanan menengah.
Meskipun sudah di penjara, Peters tetap digambarkan sebagai pahlawan di kalangan komunitas penyangkal pemilu. Tapi anehnya, Trump awalnya seolah tak terlalu peduli dengan nasibnya. Sampai beberapa bulan terakhir, saat tim hukum Peters bersiap untuk mengajukan banding atas vonisnya, tiba-tiba ada perubahan.
Ketika Trump Turun Tangan: "Pengampunan" Palsu dan Tekanan Politik
Tanda-tanda pertama bahwa pemerintahan Trump mulai tertarik dengan kasus ini muncul di awal Maret. Departemen Kehakiman mengumumkan akan meninjau vonis Peters. Pengumuman ini muncul hanya beberapa minggu setelah Trump mengkritik Gubernur Colorado, Jared Polis, karena menggantung potret dirinya yang "tidak bagus" di State Capitol. Hmm, kebetulan, ya?
Di bulan Mei, Trump mulai aktif berbicara tentang kasus Peters di Truth Social, platform media sosialnya. "Tina adalah Tahanan Politik yang tidak bersalah yang dihukum secara mengerikan dan tidak adil dalam bentuk Hukuman Kejam dan Tidak Biasa," tulis Trump. Dia menambahkan, "Ini adalah penganiayaan Komunis oleh Demokrat Kiri Radikal untuk menutupi kejahatan dan kesalahan Pemilu mereka di tahun 2020." Tak lama kemudian, Trump menyerukan Departemen Kehakiman untuk "mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk membantu mengamankan pembebasan ‘sandera’ ini yang ditahan di penjara Colorado oleh Demokrat, karena alasan politik."
Ini dia bagian pentingnya: Presiden Amerika Serikat, termasuk Trump, tidak punya wewenang untuk mengampuni seseorang yang divonis atas dakwaan negara bagian, seperti Peters. Kekuasaannya terbatas pada kasus federal. Tapi ya namanya juga Trump, mana mau dia peduli sama aturan sepele begitu. Dia terus-menerus mengulangi seruannya untuk pembebasan Peters di Truth Social, bahkan mengancam akan mengambil "tindakan keras" jika Peters tidak dibebaskan.
Drama di Colorado: Tekanan dari Gedung Putih dan "Pembalasan" Terselubung
Ancaman Trump bukan cuma omongan kosong belaka, lho. Beberapa pejabat Colorado dan pengamat percaya bahwa mantan presiden ini sedang melancarkan kampanye tekanan yang intens terhadap negara bagian Colorado. Dan ini bukan cuma soal kata-kata kasar.
- Pangkalan Militer Pindah: Di awal September, Trump mengumumkan pemindahan Komando Luar Angkasa AS dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Peterson di Colorado ke Redstone Arsenal Angkatan Darat di Alabama. Sebuah langkah yang cukup besar dan jelas punya dampak ekonomi dan strategis bagi Colorado.
- Permintaan Transfer Penjara: Di bulan November, Biro Penjara Federal mengirim surat ke Colorado untuk meminta Peters dipindahkan ke penjara federal. Permintaan semacam ini, anehnya, hanya bisa dimulai oleh otoritas negara bagian. Beberapa hari setelah surat itu dikirim, Trump kembali menulis di Truth Social, "BEBASKAN TINA PETERS, YANG DUDUK DI PENJARA COLORADO, SAKIT & TUA."
- Ancaman Lingkungan dan Infrastruktur: Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintahan Trump juga mengancam untuk mencabut kontrol negara bagian atas program reintroduksi serigala mereka, mengumumkan rencana untuk membongkar Pusat Nasional untuk Penelitian Atmosfer (NCAR) yang berbasis di Boulder (sebuah lembaga penelitian iklim penting!), dan pada 30 Desember, Trump memveto rencana untuk menyelesaikan Arkansas Valley Conduit, sebuah proyek infrastruktur vital yang dirancang untuk menyediakan air minum bersih bagi sekitar 50.000 orang di bagian tenggara Colorado.
- Pemotongan Bantuan Sosial: Bahkan, pemerintahan Trump juga tampaknya mencoba untuk menarik kembali hibah federal dari keluarga berpenghasilan rendah di Colorado.
Bayangkan saja, dari mulai ancaman serigala sampai air minum, semua fasilitas dan program penting di Colorado seolah jadi target "pembalasan" atas penolakan Gubernur Polis untuk membebaskan Peters. Sepanjang periode ini, Trump terus menulis tentang kasus Peters di Truth Social, secara khusus menargetkan Polis, yang ia sebut sebagai "Gubernur Colorado yang SLEAZEBAG" pada 3 Desember. Bahkan di Malam Tahun Baru, Trump menulis, "Sulit untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru , tetapi kepada Gubernur Scumbag dan ‘Republikan’ (RINO!) DA yang menjijikkan… Saya hanya berharap yang terburuk bagi mereka. Semoga mereka membusuk di Neraka. BEBASKAN TINA PETERS!" Trump telah menulis tentang kasus Peters sebanyak delapan kali di Truth Social selama sembilan bulan terakhir. Intensitasnya luar biasa.
"Pengampunan" yang Tidak Sah, Tapi Bikin Gubernur Bingung
Sementara itu, tim hukum Peters, yang dipimpin oleh Peter Ticktin (yang kebetulan sekolah di Akademi Militer New York bersama Trump), terus bekerja. Pada 7 Desember, Ticktin mengirim surat sembilan halaman kepada Trump, menguraikan kasus kliennya dan mencari pengampunan. Empat hari kemudian, pada 11 Desember, Trump menulis di Truth Social: "Hari ini saya memberikan pengampunan penuh kepada Tina atas upayanya untuk mengungkap Kecurangan Pemilu dalam Pemilihan Presiden 2020 yang Dicurangi."
Meskipun kita sudah tahu bahwa Trump tidak punya wewenang untuk mengampuni mereka yang dihukum atas dakwaan negara bagian, Ticktin mengklaim "pengampunan" itu berlaku untuk kliennya. Dan anehnya, pengajuan tim hukum Peters untuk mendapatkan keringanan hukuman (clemency) dari gubernur, yang awalnya tidak mungkin dipertimbangkan oleh Polis, kini malah mulai dilirik. Dalam beberapa minggu terakhir, Gubernur Polis mengisyaratkan bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk meringankan hukuman Peters, yang ia sebut "keras."
"Anda melihat setiap kasus keringanan hukuman berdasarkan meritnya," kata Polis kepada CBS baru-baru ini. "Anda punya seseorang yang tidak melakukan kekerasan, pelaku pertama kali, lansia. Di sisi lain, apakah dia mengambil tanggung jawab penuh atas kejahatannya? Kami tidak melihat ini secara terpisah."
Kebingungan di Antara Pejabat Colorado: Ancaman bagi Demokrasi
Kemungkinan perubahan hati Gubernur Polis ini membuat banyak orang di Colorado bingung dan khawatir. Awal bulan ini, Jena Griswold, Menteri Luar Negeri Colorado dan pejabat pemilu tertinggi negara bagian, bersama seorang juru tulis daerah Colorado dan direktur asosiasi juru tulis negara bagian, mengirim surat kepada Polis yang mendesaknya untuk tidak meringankan hukuman Peters.
"Saya tidak percaya bahwa menyerah kepada presiden yang pendendam akan menghentikan pembalasan," kata Griswold kepada WIRED. "Trump adalah presiden yang melanggar hukum. Dia mengabaikan hukum, dia mengabaikan Konstitusi, dan ketika orang tidak menyerah, dia kemudian memulai pembalasan. Saya percaya menyerah akan mengarah pada tindakan ilegal dan keterlaluan lebih lanjut dari presiden."
Peter Ticktin, pengacara Peters, punya pandangan berbeda. Dia bilang Trump tidak sedang melakukan pembalasan. "Donald Trump dan saya sudah saling kenal sejak kami berusia 15 tahun," katanya. Dia menambahkan bahwa dia telah berbicara langsung dengan presiden tentang kasus ini. Menurut Ticktin, tindakan Trump bukan tentang pembalasan: "Dengan Gubernur Polis menentang Donald Trump untuk sesuatu yang tidak masuk akal, dia menarik lebih banyak perhatian ke negara bagian dan menyebabkan negara bagian lebih banyak dilihat, saya tidak berpikir itu adalah pembalasan oleh Donald Trump." White House sendiri tidak menanggapi permintaan komentar tentang apakah Trump sedang melakukan kampanye pembalasan terhadap Colorado, tetapi malah memberikan daftar alasan mengapa setiap tindakan diambil—bahkan termasuk tanggapan terhadap dua masalah yang tidak diangkat oleh WIRED: pendanaan pengasuhan anak dan bantuan bencana.
Dampak Jangka Panjang: Bahaya Bagi Petugas Pemilu dan Demokrasi
Bagi para petugas pemilihan umum di Colorado, bahkan sekadar gagasan bahwa hukuman Peters bisa diringankan sudah mengirimkan pesan yang salah dan berpotensi membahayakan nyawa mereka. Matt Crane, direktur eksekutif asosiasi juru tulis, mengatakan bahwa bagi para anggotanya, beberapa bulan menjelang pemilihan umum penting, situasi ini sangat mengkhawatirkan. Petugas pemilu telah berada di bawah ancaman selama bertahun-tahun, dan musim panas lalu, sebuah kantor pemilu di Archuleta County di Colorado selatan bahkan dibom molotov oleh seorang tersangka yang, menurut surat perintah penangkapan, percaya pada teori konspirasi penyangkalan pemilu.
"Lingkungan sudah sangat tidak bersahabat bagi petugas pemilu karena kebohongan yang datang dari presiden dan para pendukungnya, jadi masalah dengan Tina ini hanya memperburuknya," kata Crane. "Jika gubernur meringankan hukumannya, itu mengirimkan pesan yang sangat jelas bahwa tidak apa-apa bagi orang untuk merusak institusi kita dan menyerang pemilu kita, baik pemilu itu sendiri maupun orang-orang yang melakukan pekerjaan itu, karena mereka akan memiliki kartu ‘Bebas dari Penjara’."
Jadi, kasus Tina Peters ini bukan cuma tentang satu orang yang dihukum. Ini adalah ujian bagi sistem hukum dan demokrasi Amerika. Sebuah dilema besar yang menempatkan seorang gubernur di antara tekanan politik yang luar biasa dan tugasnya untuk menjaga keadilan serta integritas pemilu. Apakah Governor Polis akan menyerah pada tekanan Trump, ataukah dia akan berdiri teguh demi melindungi petugas pemilu dan kepercayaan publik pada sistem demokrasi? Kita tunggu saja kelanjutannya.
Tinggalkan Balasan