Halo para pembaca setia yang budiman! Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang mungkin terdengar seperti plot film drama politik yang penuh intrik, perebutan kekuasaan, dan, tentu saja, sebuah gedung senilai setengah miliar dolar. Bayangkan sebuah lembaga yang seharusnya berdedikasi untuk perdamaian dunia, tiba-tiba "dikuasai" secara paksa oleh pemerintah, dan sekarang, di tengah pusaran sengketa hukum, muncul dugaan bahwa ada tindakan-tindakan yang mungkin melanggar perintah pengadilan. Ya, ini bukan fiksi, ini kisah nyata yang terjadi di Washington, D.C., melibatkan US Institute of Peace (USIP) dan administrasi Trump.
Awal Mula Drama: Ketika "DOGE" Mengambil Alih
Jadi, begini ceritanya. Tahun lalu, kita mendengar kabar heboh tentang administrasi Trump dan kelompok yang disebut "Department of Government Efficiency" (DOGE) yang secara paksa mengambil alih USIP. Nah, USIP ini bukan sembarang lembaga. Dia adalah organisasi nirlaba independen yang didirikan dan didanai oleh Kongres AS, tapi bukan lembaga federal. Fungsinya mulia: mempromosikan perdamaian dan mencegah konflik di seluruh dunia. Bayangkan, sebuah mercusuar perdamaian di tengah hiruk pikuk politik global.
Tapi, tiba-tiba, pada tanggal 17 Maret 2025, anggota DOGE ini datang dan "mendobrak masuk" ke gedung USIP yang megah senilai $500 juta itu. Tak lama setelah itu, administrasi Trump memecat sebagian besar dewan direksi USIP. Ini jelas menimbulkan kegaduhan besar, karena USIP, meskipun didanai pemerintah, selalu beroperasi secara independen. Presiden Trump, kala itu, mengeluarkan perintah eksekutif yang seolah-olah menyatakan bahwa USIP harus "ditutup." Ini seperti, "Hei, ini gedung kita sekarang, dan kita akan melakukan apa pun yang kita mau!"
Pertarungan Hukum Dimulai: Kemenangan Sementara dan "Stay" yang Misterius
Tentu saja, para mantan dewan direksi dan karyawan USIP tidak tinggal diam. Mereka langsung mengajukan gugatan hukum untuk mendapatkan kembali kendali atas gedung mereka di Washington, DC, dan menuntut pengembalian pekerjaan mereka. Sebuah pertarungan hukum yang panjang dan melelahkan pun dimulai.
Kabar baiknya datang pada bulan Mei. Sebuah pengadilan memutuskan bahwa pengambilalihan gedung USIP dan pemecatan staf oleh administrasi itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Wah, kemenangan telak untuk USIP! Tapi, seperti dalam setiap drama yang bagus, selalu ada twist. Bulan berikutnya, pengadilan banding mengeluarkan apa yang disebut "stay" (penangguhan) atas putusan tersebut.
Nah, apa itu "stay"? Dalam bahasa santai, "stay" ini seperti tombol jeda dalam sebuah video game. Keputusan pengadilan sebelumnya (yang menyatakan pengambilalihan itu melanggar hukum) untuk sementara waktu ditunda pelaksanaannya. Artinya, meskipun USIP technically menang, kendali atas gedung itu kembali ke tangan administrasi Trump sementara kasus banding federal masih berjalan. Ini bukan berarti administrasi Trump menang mutlak, tapi mereka diberi waktu untuk mengajukan banding, dan selama itu, mereka masih memegang kendali atas gedung. Ibaratnya, mereka masih bisa tinggal di rumah itu, tapi belum tentu itu rumah mereka selamanya.
Arogansi atau Pelanggaran? Ketika Gedung Berubah Nama dan Fungsi
Jika Anda mengira ceritanya sudah cukup dramatis, bersiaplah, karena ini baru permulaan. Di bulan Desember, administrasi Trump melakukan sesuatu yang cukup… mencolok. Mereka mengganti nama gedung itu menjadi "Donald J. Trump Institute of Peace." Ya, benar, nama presiden langsung terpampang di fasad gedung. Ini seperti seseorang yang sedang menumpang di rumah Anda, lalu mengganti nama rumah itu menjadi namanya sendiri, lengkap dengan plang baru. Sebuah tindakan yang, paling tidak, bisa disebut sangat berani.
Tapi, rupanya, mengganti nama itu hanyalah pemanasan. Sekarang, para perwakilan dari mantan dewan direksi dan presiden USIP yang dipecat, melalui surat yang mereka kirimkan ke Departemen Kehakiman, menuduh bahwa administrasi Trump telah melanggar "stay" tersebut. George Foote, penasihat hukum untuk mantan pimpinan dan staf USIP, menyatakan dengan tegas, "Mereka bertindak di bawah penangguhan seolah-olah mereka memiliki izin untuk menggunakan gedung, menggunakan uang, untuk memperlakukan gedung sesuka hati mereka. Sebuah penangguhan bukanlah izin bagi pihak yang kalah dalam suatu kasus untuk membajak properti pihak yang menang." Jelas sekali, dia kesal.
Renovasi Besar-besaran dan Perjanjian Misterius
Menurut surat tersebut, ada hal-hal yang lebih serius terjadi di dalam gedung. "Presiden sementara USIP saat ini baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman (‘MOU’) sepuluh tahun dengan Departemen Luar Negeri, di mana ratusan karyawan Departemen Luar Negeri akan pindah ke gedung USIP." Bayangkan, tiba-tiba ratusan orang baru akan pindah ke kantor Anda, sementara Anda masih berjuang di pengadilan untuk mendapatkan kembali kantor itu!
Yang lebih mencengangkan, surat itu menuduh bahwa berdasarkan perjanjian ini, USIP (yang dikendalikan oleh administrasi Trump saat ini) akan bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan keamanan gedung, sementara Departemen Luar Negeri akan dibebaskan dari tanggung jawab atas kerusakan properti USIP. Ini seperti, "Kami akan pindah, kami akan pakai properti Anda, Anda yang bayar tagihannya, dan kalau ada kerusakan, itu bukan urusan kami." Kedengarannya tidak adil, bukan?
Untuk mengakomodasi gelombang orang baru ini, surat itu juga menuduh bahwa "konstruksi sudah berlangsung untuk memodifikasi ruang kerja di gedung USIP." Renovasi-renovasi ini, menurut surat itu, bisa "menimbulkan hambatan besar, mahal, dan tidak beralasan" jika USIP pada akhirnya memenangkan kembali kendali atas gedung dalam kasus pengadilan akhir. Ini seperti Anda memenangkan kembali rumah Anda di pengadilan, tapi begitu Anda masuk, semua dinding sudah dirobohkan, dan ada kolam renang di ruang tamu.
"Board of Peace" dan Visi Gaza ala Kushner
Lalu, siapakah staf Departemen Luar Negeri yang akan menempati gedung USIP ini? Ini menjadi pertanyaan besar. Namun, sebuah presentasi yang diberikan di World Economic Forum oleh menantu presiden, Jared Kushner, telah membunyikan alarm bagi mantan staf dan dewan USIP. Kushner, yang secara teknis tidak memiliki peran formal dalam administrasi, menggunakan slide deck untuk menguraikan rencana untuk "Board of Peace" yang baru dan pembangunan kembali Gaza.
Dan tebak apa yang menjadi slide terakhir dalam presentasi tersebut? Sebuah gambar gedung USIP! Ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa gedung USIP yang sekarang bernama "Donald J. Trump Institute of Peace" ini akan menjadi markas besar "Board of Peace" yang baru. "Board of Peace" ini sendiri digambarkan sebagai organisasi internasional baru di bawah kendali seumur hidup Presiden Donald Trump, yang bertujuan untuk mengawasi rekonstruksi Gaza.
Foote kembali angkat bicara, "Pemerintah tidak memiliki izin untuk mengganti nama markas besar USIP atau menyewakannya selama 10 tahun. Mereka tentu saja tidak memiliki hak untuk membuka gedung itu untuk organisasi internasional baru seperti ‘Board of Peace’ yang diusulkan." Ini adalah pernyataan yang sangat kuat, menunjukkan bahwa pihak USIP yang asli merasa hak-hak mereka diinjak-injak.
Uang Donor dan Masa Depan yang Tidak Jelas
Selain perubahan fisik dan perjanjian sewa-menyewa, ada kekhawatiran lain yang muncul: masalah uang. Surat tersebut juga meminta konfirmasi tentang dana yang ada di dalam dana abadi (endowment) USIP. Foote khawatir dana ini mungkin digunakan "untuk merenovasi gedung untuk tujuan sewa Departemen Luar Negeri, sehingga menggunakan uang donor kami untuk kepentingan Departemen Luar Negeri."
Bayangkan Anda menyumbang uang untuk tujuan amal yang mulia, lalu uang itu tiba-tiba digunakan untuk merenovasi kantor pemerintah yang secara paksa mengambil alih lembaga amal tersebut. Ini tentu saja akan menjadi pukulan telak bagi kepercayaan publik dan para donor.
Departemen Luar Negeri sendiri, ketika diminta komentar, tidak segera memberikan tanggapan. Sebuah respons yang mungkin tidak mengejutkan dalam situasi seperti ini, tapi juga tidak membantu meredakan ketegangan.
Kesimpulan: Sebuah Drama yang Belum Berakhir
Kisah USIP ini adalah pengingat yang mencolok tentang ketegangan antara lembaga independen dan kekuatan pemerintah, serta pentingnya integritas hukum. Di satu sisi, ada sebuah lembaga yang didirikan untuk tujuan luhur, berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan misinya. Di sisi lain, ada administrasi pemerintah yang, menurut tuduhan, mungkin telah melampaui batas wewenangnya, bahkan di bawah "stay" pengadilan sekalipun.
Pertanyaannya sekarang adalah: Apakah tindakan-tindakan ini benar-benar melanggar perintah pengadilan? Apa yang akan terjadi jika USIP akhirnya memenangkan kasus banding federal? Akankah mereka mendapatkan kembali gedung yang sudah diubah, direnovasi, dan mungkin dihuni oleh ratusan orang baru, dengan nama yang berbeda? Dan yang terpenting, bagaimana nasib dana abadi mereka?
Kisah ini jauh dari kata selesai. Pertarungan hukum terus berlanjut, dan masa depan gedung $500 juta yang seharusnya menjadi simbol perdamaian ini masih sangat tidak pasti. Kita tunggu saja babak selanjutnya dari drama Washington ini, yang mungkin akan lebih seru dari yang kita bayangkan. Semoga saja, pada akhirnya, keadilan akan menemukan jalannya, dan perdamaian, baik di dunia maupun di dalam sebuah gedung di D.C., bisa ditegakkan kembali.
